Kalurahan Beji

Beji.patuk,- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf. Peraturan Bupati ini berisi 13 BAB antara lain : Ketentuan Umum Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Rekomendasi ..selengkapnya

Beji.patuk,- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2022 tentang Disiplin Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan. Peraturan Bupati ini berisi 9 BAB antara lain  tentang Ketentuan Umum, Kewajiban dan  Larangan, Hukuman Disiplin, Tim Pemeriksa, Upaya Administratif, Berlakunya Hukuman ..selengkapnya

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.  Di dalam Peraturan Daerah ini diatur segala hal yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, diantaranya jenis –jenis LKD, tata cara pembentukan, tugas, fungsi  dan sebagainya. Dokumen ..selengkapnya

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) pasal 65 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018  ini ..selengkapnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, ..selengkapnya

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui ..selengkapnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan ..selengkapnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Disebutkan dalam  Permendagri tersebut, salah satu tujuannya ..selengkapnya