Kalurahan Beji

Verval BDT 2015 yang menjadi isu hangat disemua Desa di Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu cara dalam pemvalidan kualitas data tertutama yang berkaitan dengan kemiskinan. Carut marutnya data terutama tentang penentuan siapa yang miskin dan siapa yang seharusnya sudah tidak layak mendapat bantuan dari Pemerintah memang dikeluhkan oleh masyarakat. Ada yang mempunyai sapi banyak, rumah bagus, mobil yang seharusnya termasuk dalam kategori non miskin malah mendapatkan bantuan tetapi ada juga keluarga yang sudah sepuh, hidup seorang diri, tidak mempunyai pekerjaan dan pemasukan malah tdak mendapat. Dengan melihat kondisi yang semacam ini, ada suatu pergerakan yang baik dari Pemerintah Kab. Gunungkidul untuk memperbaiki data sehingga yang harusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah benar benar orang yang layak menerima, tidak salah sasaran. Kalau beberapa tahun yang dulu, tidak ada pelibatan unsur masyarakat setempat perihal penentuan siapa yang miskin dan siapa yang tidak tetapi alhamdulillah saat ini melalui verval BDT data kemiskinan itu ditentukan sendiri oleh masyarakat (Dukuh, RT, RW, dan Wakil dari masyarakat) yang didapat dari musyawarah dusun. Masyarakat setempatlah yang tahu siapa yang miskin dan siapa yang tidak, hanya saja jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin yaitu dengan pagu 40% dari seluruh penduduk di Indonesia sehingga masyarakat tidak bisa memasukkan semua yang terindikasi terduga miskin. Untuk pagu di Desa Beji sendiri ada sekitar 291 rumah tangga yang masuk dalam kategori tersebut, tidak bisa ditambah tetapi bisa dikurangi karena itu sudah merupakan pagu dari TNP2K pusat. Diharapkan kepada TKPKDes, Dukuh, RT, RW, dan Wakil Masyarakat untuk mencermati data by name dengan kenyataan keadaan rumah tangga sasaran dan selektif dalam menentukan gantinya apabila didata dari TNP2K ada rumah tangga yang kesejahteraannya di duga meningkat menjadi lebih baik. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa ini baru sekedar usulan ,sehingga akan direfiew lagi oleh TNP2K skala Nasional. (A)