Kalurahan Beji

Beji.patuk,- Badan Permusyawaratan Kalurahan Beji bersama dengan Pemerintah Kalurahan menyelenggaran kegiatan musyawarah kalurahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2027 pada Jumat 7 Agustus 2026, dengan risalah sebagai berikut :

Pembukaan

Sambutan Lurah Beji (Arif Wahyu Saputra)

1. Ucapan selamat datang
2. Minimnya anggaran yang ada menjadikan pentingnya penetapan prioritas dalam pemilihan kegiatan.
3. Kegiatan sarana prasarana agar tetap dialokasikan dengan system bergulir.
4. Dalam pelaksanaan musyawarah berjalan dengan lancar dan menyepakati kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Paparan Pemerintah Kalurahan oleh Carik (Agus Harmanto)

1. Penyampaian tahapan penyusunan RKP
2. Kegiatan wajib yang tertuang dalam SE Bupati tentang Juknis penyusunan RKP Kalurahan TA 2027
3. Evaluasi RKP Tahun sebelumnya dimana prosentase kegiatan yang muncul di RKP dibandingkan dengan kegiatan yang diakomodir di APBKalurahan sebesar 88%
4. Rencana kegiatan di TA 2027 yang diambil dari RPJM Kalurahan, antara lain Adalah kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintah kalurahan serta kegiatan yang rutin yang ada di bidang Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan Masyarakat serta penanggulangan bencana dan mendesak.

Pandangan Ketua Bamuskal

1. Menerima dan menyepakati rencana yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan mengingat minimnya alokasi anggaran yang tersedia
2. Kegiatan rutin yang berfungsi untuk mendukung jalannya pemerintah kalurahan tetap diakomodir
3. Perlunya musyawarah dalam penentuan kegiatan fisik dengan sumber Dana Desa di tahun 2027
4. Terkait KDMP Pemerintah Kalurahan agar cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap prosesnya

Arahan dari Kapanewon oleh Plt. Jawatan Kemakmuran (Suyatin)

1. Juknis pemanfaatan Dana Desa tahun 2027 belum terbit sehingga dalam penyusunan perencanaan agar mengacu juknis tahun sebelumnya.
2. Dalam pelaksanaan musyawarah diharapkan berjalan lancar dengan mengutamakan skala prioritas
3. Alokasi Dana Desa untuk fisik agar tidak dibagi rata tiap Padukuhan melainkan seperti yang telah berjalan di Beji yaitu sistem bergilir agar hasil dari pekerjaan fisik tersebut tampak hasilnya
4. Informasi bahwa kegiatan yang tidak terakomodir dalam RKP dapat diusulkan melalui DURKP dengan catatan semua persyaratan terpenuhi
5. Dalam pemanfaatan tanah kalurahan, Pemerintah Kalurahan agar menaati peraturan yang ada, termasuk dalam hal perizinan tanah yang akan digunakan untuk pendirian KDMP.

Arahan dari Pendamping Desa

1. Aturan yang mendasari penggunaan Dana Desa untuk tahun 2023 belum terbit sehingga sambil menunggu diharapkan dalam penyusunan RKP menggunakan aturan Dana Desa tahun sebelumnya.
2. Dalam penyusunan RKP untuk sumber Dana Desa digunakan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan serta bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa.
3. Penanganan kemiskinan, Kesehatan, ketahanan pangan, ketahanan iklim, dana desa operasional sebesar 3 %, dukungan KDMP masih menjadi prioritas pemanfaatan Dana Desa.

Tanggapan peserta musyawarah

1. Menyetujui paparan dan rencana yang disampaikan.
2. Dari paparan yang disampaikan perlu beberapa kegiatan dijadikan prioritas dan ditambah alokasi anggaran antara lain kegiatan Posyandu, PMT balita dan Lansia, dan pengelolaan sampah.

Tanggapan Lurah

1. Semua masukan yang disampaikan akan dihimpun dan nantinya dibahas bersama lebih detail oleh Tim Penyusun RKP
2. Penentuan kegiatan dilaksanakan berdasarkan prioritas

Pembentukan Tim Penyusun RKP

1. Penanggungjawab : Arif Wahyu Saputra      (Lurah)
2. Ketua: Agus Harmanto              (Carik)
3. Sekretaris : Sularta       (LPMD)
4. Anggota : Meilia Rokhsid Royana                (Ulu-Ulu)
5. Anggota : Titin Purnamasari              (Tata Laksana)    
6. Anggota : Suyani             (Kader)
7. Anggota : Marsudi             (Tokoh Masyarakat)
8. Anggota : Yulia Indriana                            (Dukuh)
9. Anggota : Yogga Wahyu S               (Karang Taruna)

Penutup

Musyawarah Kalurahan ditutup setelah penandatanganan Berita Acara oleh Ketua Bamuskal, Lurah dan Perwakilan Masyarakat.